Materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) untuk kelas 10 SMA mulai dari semester 1 hingga semester 2. Melalui kesempatan kali ini maka saya akan kembali membagikan uraian materi pelajaran yang akan di pelajari pada mata pelajaran PPKN di kelas 10 SMA. Untuk memudahkan para guru dan juga siswa dalam Ringkasanmateri pkn kelas 7 are a topic that is being searched for and liked by netizens today. You can Get the Ringkasan materi pkn kelas 7 files here. Ringkasan Materi Pelajaran Pkn Smp Kelas Vii Semester 2 Pdf From id.scribd.com. Pelajaran pai kelas 11 semester 1 Pelajaran matematika himpunan kelas 7 Pelajaran pkn sd BeliBuku Ppkn Kelas 8 Harga Promo & Terbaru Mei 2022 - Dapatkan Harga Buku Ppkn Kelas 8 Termurah Di Blibli! Promo & Diskon Murah ⚡100% Original 15 Hari Retur ⌛ Pengiriman Cepat Gratis Ongkir. Buku PPKN Kelas 8 SMP Paket Buku Ringkasan Materi PPKn Kelas 7, 8, 9 SMP Dvcodescom. Berikut ini dibagikan media ajar PPT kelas 4 SD MI semester 2 Tema 7 Kurikulum 2013. Media ajar ini dapat menjadi bahan presentasi guru dalam pembelajaran tematik kelas 4 SD/MI. Sedangkan bagi peserta didik, media ajar tersebut bisa menjadi salah satu sumber belajar. Media Ajar PPT ini berisi ringkasan materi kelas 4 SD/MI Tema 7 RangkumanMateri Pelajaran PKn Kelas 8 SMP/MTs Semester 1/2 Thursday, April 7, 2016 Add Comment Edit Rangkuman Materi Pelajaran PKn Kelas 8 SMP/MTs Semester 1/2 - Ringkasan materi kelas 8 untuk mata pelajaran PKn ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau pendidik agar lebih mudah memahami intisari dari setiap bab yang dipelajari dalam arti suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti. – Materi PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis. Tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2018 terdiri atas 6 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar NegaraA. Perumusan Pancasila sebagai Dasar NegaraUntuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret disahkan pada tangga 29 April 1945 dengan ketua BPUPKI adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya Ichibangase Yosio Jepang dan BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari mengadakan dua kali sidang, pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Penetapan Pancasila sebagai Dasar NegaraKekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI disebut juga dengan nama Dokuritsu Zyunbi BPUPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, yang terealisir pada 17 Agustus tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai Menetapkan UUD Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Membentuk Komite Nasional Indonesia Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengertian semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionasionalisme dan adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan nation state.Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan 2 Norma dan KeadilanA. Norma dalam Kehidupan BermasyarakatNorma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam hakekatnya norma merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah bermasyarakat dikenal adanya berbagai macam norma yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan KeadilanAturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya keter-tiban dan keharmonisan aturan dalam masyarakat antara lainPedoman dalam bertingkah kerukunan anggota pengendalian Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hariNorma kesusilaan, noma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Maha dalam masyarakat tidak akan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, maka norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945UUD atau konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan dalam persekutuan hukum konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah kemerdekaan Indonesia diproklamasi kan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Terdapat empat perubahan yang telah disepakati yaitua. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan yang Maha Esa”c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Ynag Maha Esa”B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara IndonesiaDi sekolah diatur dengan tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental, karena merupakan sumber legitimasi peraturan perundang-undangan di warga negara terhadap UUD 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan Peran Tokoh Perumus UUD 1945Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan Negara berdasarkan pada perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Bab 4 Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaA. Keberagaman dalam Masyarakat IndonesiaBangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya serta berbagai adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, dan merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial yang dapat dilakukan antara lain lewat dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaNegara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan Tunggal Ika adalah motto atau semboyan bangsa Indonesia terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri berbagai macam suku, adat-istiadat, ras dan agama namun merupakan satu Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan AntargolonganMembeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik adalah sebuah menciptakan manusia berbeda dan beragam, perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Related PostMateri PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017Materi PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018Bab 5 Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanA. Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanPerjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja sama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang dan kesatuan terwujud karena adanya kerja sama dalam mengusir penjajah. Dimana kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan kerjasama nampak dalam bidang sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanTerwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, ber bangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan penting kerja sama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya sebagai Memperkuat persatuan dan kesatuan Mempererat persaudaraan dan Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat di Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan KehidupanManusia secara kodrati selalu bekerjasama dengan orang sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa sama antaranggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaA. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaNKRI terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan tanpa pamrih membebaskan bangsa Indonesia dari kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI dengan bentuk negara Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaKeterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan kesepakatan bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan bentuk negara kesatuan harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia,termasuk pelajar dan generasi muda Mempertahankan Negara Kesatuan Republik IndonesiaProklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia sehingga sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan anda yang membutuhkan buku siswa PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 revisi 2017 dapat mengunduhnya di ringkasan Materi PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017, semoga bermanfaat. Berikut rangkuman lengkap materi PKN kelas 7 pada bab 6 yang membahas tentang Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkuman ini disusun dari buku paket BSE kelas 7 K13 revisi terbaru yang diterbitkan Kemendikbud. Berikut rangkuman lengkapnya, oiya kami juga sudah menyediakan rangkuman materi PKN kelas 7 untuk semua bab-nya, kamu bisa cek rangkumannya di halaman berikut Rangkuman Materi PKN Kelas 7 Bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda ”… bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.” Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Ketika peristiwa Rengasdengklok, golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta. Kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda, jl. Imam Bonjol Jakarta sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Berikut teks proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ir. Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil bangsa Indonesia. Namun, Sukarni pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu Kata tempoh diganti dengan kata tempo Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa IndonesiaCara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul WIB, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek yaitu 1. Aspek Hukum, Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional 2. Aspek Historis, Proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan bangsa lain 3. Aspek Sosiologis, Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan 4. Aspek Kultural, Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia 5. Aspek Politis, Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia 6. Aspek Spiritual, Proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan Susunan daerah NKRI pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meunasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta, Daerah Istimewa DI Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuanPrinsip menjalankan otonomi seluas-luasnyaPrinisp kekhususan dan keragaman daerahPrinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyaPrinisip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewaPrinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umumPrinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini. Kesadaran akan arti penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki makna bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Daerah dalam Kerangka NKRI Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakatMemajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerahMelaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerahMengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis Peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa IndonesiaPersatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaanBangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepatMengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golonganSikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Daftar PustakaSaputra, L. S., Aa Nurdiaman, Salikun, Rahmat & Dadang S. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. This post was last modified on April 2, 2021 933 am

ringkasan materi pkn kelas 7 semester 1